Visa Mujamalah, Pengertian dan Aturan Terbarunya

Visa mujamalah adalah salah satu jenis visa haji nonkuota, yaitu visa haji resmi dari Pemerintah Arab Saudi yang berada di luar kuota haji Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 menyebut visa haji furoda dan visa haji mandiri juga termasuk kelompok ini. Warga negara Indonesia yang memakainya tetap terikat kewajiban terhadap PIHK dan pelaporan kepada Menteri Haji dan Umrah.

Berikut penjelasan visa mujamalah menurut undang-undang dan peraturan menteri terbaru, serta hal yang perlu dipahami sebelum memilih jalur ini.

Pengertian Visa Mujamalah Menurut UU 14/2025

UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disahkan pada 4 September 2025. Pasal 18 ayat (1) dalam undang-undang ini membagi visa haji Indonesia menjadi dua:

1. Visa haji kuota, untuk jemaah yang berangkat dengan kuota haji Indonesia.
2. Visa haji nonkuota, yang menurut bagian penjelasan undang-undang antara lain mencakup visa haji mujamalah, visa haji furoda, dan visa haji mandiri.

Penjelasan pasal yang sama menyebut warga negara Indonesia di jalur ini sebagai orang yang mendapatkan undangan visa haji nonkuota dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Artinya, visa mujamalah tidak berasal dari kuota haji Indonesia yang dipakai jemaah haji khusus dan jemaah haji reguler.

Peraturan Menteri Haji dan Umrah (PMHU) Nomor 4 Tahun 2025, yang ditetapkan pada 20 November 2025, memakai istilah Jemaah Haji Nonkuota. Pasal 1 angka 12 mendefinisikannya sebagai jemaah haji yang berangkat dengan menggunakan visa haji nonkuota resmi dari Pemerintah Arab Saudi.

Kewajiban Pemegang Visa Mujamalah

Pasal 18 ayat (2) UU 14/2025 mewajibkan warga negara Indonesia yang mendapatkan visa haji nonkuota untuk:

• berangkat melalui PIHK; atau
• melaporkan visa dan paket layanan kepada Menteri.

Menurut penjelasan undang-undang, berangkat melalui PIHK berarti jemaah mendapatkan pelayanan dokumen, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan kesehatan melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.

Aturan pelaksananya lebih rinci. Pasal 41 ayat (1) PMHU 4/2025 menyatakan warga negara Indonesia yang mendapatkan visa haji nonkuota wajib memilih PIHK untuk keberangkatan dan melaporkan visa serta paket layanan kepada Menteri melalui PIHK. Jadi, menurut peraturan menteri ini, PIHK menjadi jalur keberangkatan sekaligus jalur pelaporannya.

Kewajiban PIHK yang Memberangkatkan

PIHK yang memberangkatkan jemaah visa nonkuota juga punya kewajiban sendiri. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU 14/2025 serta Pasal 41 dan 42 PMHU 4/2025, kewajiban itu adalah sebagai berikut.

Pasal 20 UU 14/2025 juga menegaskan bahwa pemerintah mengawasi PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia dengan visa haji nonkuota. Daftar PIHK yang berizin bisa dicek melalui panduan memeriksa penyelenggara haji khusus resmi.

Perbedaan Tafsir yang Masih Dibahas

Bunyi undang-undang memakai kata “atau” di antara kewajiban berangkat melalui PIHK dan kewajiban melapor kepada Menteri. Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, kepada NU Online (6 November 2025) menyatakan bahwa berdasarkan UU 14/2025, haji furoda dan visa mujamalah bisa diurus mandiri oleh jemaah tanpa perantara travel atau PIHK. Ia meminta Kementerian Haji dan Umrah segera menerbitkan peraturan turunan sampai petunjuk teknis.

PMHU 4/2025 kemudian terbit dua pekan setelahnya dan mengatur bahwa pemegang visa nonkuota wajib memilih PIHK serta melapor melalui PIHK. Perubahan kelembagaan di balik aturan ini bisa dibaca di ulasan tentang Kementerian Haji dan Umrah.

Risiko yang Perlu Dipahami

Penerbitan visa haji nonkuota sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Arab Saudi. Pada musim haji 2025, visa furoda sulit terbit. Menteri Agama Nasaruddin Umar pada 29 Mei 2025 menyatakan Kementerian Agama masih menunggu keputusan Arab Saudi dan hal itu berada di luar kewenangan kementeriannya, seperti diberitakan Kompas.com.

Karena itu, calon jemaah perlu memastikan visanya benar-benar visa haji resmi, bukan visa jenis lain. Langkah pemeriksaannya diuraikan dalam artikel enam pemeriksaan visa haji resmi di hajifuroda.co.id.

Bagi yang menginginkan kepastian jalur kuota, haji khusus melalui PIHK resmi menjadi pilihan lain. Elharamain Wisata adalah PIHK berizin dengan SK Nomor 846 Tahun 2020. Program dan fasilitasnya dapat dilihat di halaman paket haji plus Elharamain Wisata.

Tanya Jawab Seputar Visa Mujamalah

Apakah visa mujamalah sama dengan visa furoda?

Keduanya sama-sama visa haji nonkuota. Penjelasan Pasal 18 UU 14/2025 menyebut visa haji mujamalah, visa haji furoda, dan visa haji mandiri sebagai contoh visa haji nonkuota.

Siapa yang menerbitkan visa mujamalah?

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Undang-undang menyebut pemegangnya sebagai warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji nonkuota dari pemerintah Arab Saudi.

Apakah jemaah visa mujamalah wajib lewat travel?

PMHU 4/2025 Pasal 41 mewajibkan pemegang visa haji nonkuota memilih PIHK untuk keberangkatan dan melapor kepada Menteri melalui PIHK. Ada pihak yang menafsirkan UU 14/2025 membuka jalur mandiri, sehingga ikuti aturan pelaksana terbaru dari Kementerian Haji dan Umrah.

Kapan PIHK wajib melaporkan jemaah visa mujamalah?

Pasal 42 PMHU 4/2025 menetapkan laporan disampaikan paling lambat 1 hari sebelum keberangkatan, berisi data jemaah, visa, jadwal, penerbangan, hotel, dan penyedia layanan di Arab Saudi.

Rujukan: UU Nomor 14 Tahun 2025, Pasal 18 dan 20 beserta penjelasannya (peraturan.go.id); Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 4 Tahun 2025, Pasal 1, 41, dan 42 (peraturan.go.id); NU Online, “Haji Furoda Juga Bisa Diurus Mandiri, Kemenhaj Harus Segera Sosialisasi dan Bentuk Regulasi” (6 November 2025); Kompas.com, “Visa Haji Furoda Sulit Terbit, Komisi VIII Dorong Diplomasi dengan Arab Saudi” (30 Mei 2025); Brosur Haji 1448 H Elharamain Wisata.